Pewarta-se.net
OGAN ILIR
Setelah melewati tahapan sebelumnya, seperti Nota Pengantar, Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan seterusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Ilir menandatangani pernyataan bersama terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2022 lalu dalam Paripurna VI yang dihadiri Bupati Panca Wijaya Akbar, selain itu hadir juga Sekda Muhsin Abdullah Sekwan Hj Mukhsinah, Unsur Forkopimda, OPD, Anggota Dewan serta tamu undangan, berlangsung Juli 2023.
Dalam paripurna tersebut, Sekwan Mukhsinah menyatakan bahwa sidang hari ini dilakukan dengan tahapan yakni:
1. penyampaian laporan komisi DPRD,
2. Pengambilan keputusan DPRD
3. Pendapat akhir Bupati Ogan Ilir
Sementara itu, jubir Komisi Satu Rahmadi Djakfar menyampaikan, kami menyoroti soal tapal batas yang belum jelas antar kabupaten yaitu Ogan Ilir-OKI-Prabu-Palembang dan sebagainya,kata Rahmadi.
Jubir Komisi 2 Basri mengatakan, bahwa serapan program anggaran ketahanan pangan belum sesuai dalam RAK Rp 329 juta, pengembangan prasara pertanian RKA Rp4,02 miliar total anggaran Rp30,554 milyar realisasi serapan Rp27 milyar lebih hanya 88,96persen. Untuk anggaran Dinas Perikanan Rp 7 miliar serapan hanya Rp6 miliar hanya 84,69persen, dinas perdagangan dan koperasi juga belum maksimal penggunaan anggarannya Dinas Penanaman Modal dan Ptsp Rp7,20miliar realisiasi Rp 6,013miliar hanya 85 persen yang diserap sisa anggaran Rp 1miliar lebih, Bagian Perencaaan keuangan sekda total anggaran Rp 17,928 miliar realisasi Rp16miliar atau hanya 94persen, bagian ekonomi belum bisa hadir karena ada undangan lainnya, kata Basri.
“Terhadap beberapa program yang tidak sesuai hasil pembahasan dalam sipb tidak ada perbedaan. Kami berharap para OPD makin bisa meningkatkan pelayanan dan pengoptimalan serapan anggaran agar bisa meningkatakan kualitas kerja. Dan kami juga meminta kepada Pak Bupati Panca sehubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan di Oi tahun 2024 agar merehap puskes pustu dan puskesdes. Diharapkan agar merehab sarana prasaran dan pengadaan ambulance karena banyak armada yang sudah tua. Puskesmas seluruhnya ada rawat inapnya jangan hanya beberapa puskesmas saja apalagi puskesmas betung,” tambah Basri.
Sementara Anggota Komisi 3 Sukarni menyampaikan, serapan anggaran sampai 2022 untuk Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal hanya 84,76persen padahal mendapatkan dana Rp12miliar lebih dengan realisasi anggaran Rp11miliar lebih, selain itu peningkatan kinerja dan prestasi. Dinas PUPR serapan anggarna 2022 hanya 81,91persen mendapatkan alokasi dana Rp49miliar lebih yang terserap hanya Rp41miliar lebih, tutupnya. (adv-med)
