pewarta-se.net
Pesawaran Lampung – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Erland Syofandi mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Kepala Desa (Kades) Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Syaiful Anwar atas dugaan Korupsi Dana Desa (DD) selama dirinya menjabat.
“Ya harapan saya APH baik dari Kepolisian atau Kejaksaan yang ada di Kabupaten Pesawaran segera memanggil dan memeriksa Kades Gunung Sugih atas dugaan korupsi yang ramai diberitakan oleh kawan kawan media,” ujarnya, Senin (13/11/2023).
Dirinya pun mengajak seluruh masyarakat yang ada di kabupaten berjuluk ‘Bumi Andan Jejama’ ini untuk ikut mengawasi dan melaporkan ke APH apabila mengetahui adanya penyimpangan anggaran DD di desa masing masing.
“Selaku masyarakat kewajiban kita untuk mengawasi penggunaan dana DD di desa kita masing masing, kalau ada kejanggalan atau ada indikasi korupsi ayok kita laporkan, jangan takut takut,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2021 hingga 2023 di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran diduga banyak penyimpangan dan kegiatan fiktif.
Akibatnya kuat dugaan Kades Syaiful Anwar merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.
Hal tersebut terungkap dari data yang di kumpulkan media ini terkait pengelolaan dana DD dari pemerintah pusat yang terkesan janggal dan mencurigakan.
Seperti pada realisasi DD tahun 2021 terdapat anggaran dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi jumlah siswa penerima bea siswa.
(Pemberian bantuan kepada siswa sekolah dasar) Rp. 10.000.000
Saat dikonfirmasi salah satu warga Desa Gunung Sugih mengaku bahwa dirinya belum pernah mendengar adanya bantuan kepada siswa sekolah yang di dapat dari pihak desa.
“Saya belum dengar selama ini bang ada bantuan buat anak sekolah, apalagi di 2021 kan daring jadi gak ada bantuan baik tas buku atau lainnya,”ujar salah satu warga, Minggu, (29/10/2023).
Begitu juga pada anggaran tahun 2022 yang diduga kuat adalah kegiatan fiktif.
Terdapat anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa bantuan perikanan (bibit/pakan/dst) Bantuan perikanan (bantuan bibit ikan lele) Rp. 34.000.000.
“Saya rasa bantuan bibit ikan itu tidak ada, karena di Desa Gunung Sugih ini sangat jarang warga yang punya kolam karena aliran air untuk kolam juga sulit,” ujar dia.
“Kalaupun ada juga ya hanya Kepala Desa saja yang punya kolam ikan,”ujar warga kepada media ini.
Bukan itu saja pada DD Anggaran Tahun 2023 juga tercantum beberapa pekerjaan yang diduga kuat bernuansa ‘Mark Up’ dan Fiktif.
Pekerjaan tersebut adalah pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa (Pemasangan lampu jalan LED tenaga surya ) Rp. 45.000.000 yang diduga tidak sesuai jumlah lampu dengan harga yang tertera.
Juga anggaran pemberdayaan masyarakat desa penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa (Pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin) Rp.10.000.000
AY seorang warga setempat mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan beras ataupun BLT dari desa.
“Kalau bantuan beras saya tidak pernah dapet mas, terakhir dapet juga waktu anak saya masih kecil,” kata dia.
“Begitu juga dengan BLT, terakhir saya dapet itu waktu anak saya masih beberapa bulan dan sekarang sudah umur 3 tahun sudah tidak pernah dapat bantuan apapun lagi,” timpalnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa sudah bertahun-tahun dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Desa Gunung Sugih.
“Ya intinya sudah lebih dari 2 tahun ini tidak ada bantuan apapun yang kamu terima dari desa, baik itu bantuan beras, BLT, atau PKH juga tidak ada,” ungkapnya.
Fauzi PPWI
