Dairi
Perihal permintaan klarifikasi/Transparansi penggunaan anggaran RSUD sidikalang yang ditujukan kepada Pj Bupati Dairi serta tembusan kepada Pj sekda Dairi juga Direktur RSUD sidikalang hingga saat ini belum mendapat respon ataupun jawaban.
Jack Sihombong selaku ketua DPC LSM Penjara melayangkan surat ke pemerintahan Kabupaten Dairi pada Hari Jumat,11 Oktober 2024.No surat. 052/DPC/LSM PJR/X/2024.
Perihal permintaan klarifikasi/Transparansi penggunaan anggaran RSUD sidikalang yang ditujukan kepada Pj Bupati Dairi serta tembusan kepada Pj sekda Dairi juga Direktur RSUD sidikalang hingga saat ini belum mendapat respon ataupun jawaban.
Menurut Ketua DPC Lsm Penjara kab Dairi yang sering disapa dengan panggilan Jack sihombing yang namanya sudah tidak asing ditelinga para pejabat kab Dairi ataupun warga Dairi sebagai pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (sosial kontrol) di kab. Dairi. yg dikenal vokal dan sering melakukan aksi2 unjuk rasa sebagai orator Aksi, saat Mengkritisi kinerja pemerintah kab Dairi.
Menilai Pj Bupati kab Dairi dan Pj sekda Kabupaten dairi Minim Etika ( Tidak profesional) dimana setelah menyampaikan surat melalui Bagian umum sekretariat daerah Jack sihombing juga mengirimkan salinan isi surat tersebut melalui pesan whatsapp kepada Pj Bupati kab Dairi dan Pj sekda kab Dairi akan tetapi hanya dibaca dan tidak ada balasan pesan, terkesan diabaikan,beberapa menit kemudian tampak foto profil whatsap pj sekda kab Dairi sudah hilang dilayar kontak, sehingga diduga pj sekda kab Dairi telah melakukan pemblokiran nomor, Masih menurut Jack sihombing,sejatinya sungguh tidak pantas untuk ditiru dan dicontoh,sikap dan perilaku yg kurang mendidik dan terdidik seharusnya tidak dilakukan seorang pimpinan pejabat Daerah yg Berpendidikan.
Juga hal yang sama saat dilakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD sidikalang melalui telepon seluler dan pesan whattsap juga diabaikan serta tidak ada jawaban. Dinilai Pimpinan dan Bawahan sama sama Minim Etika dan dinilai tertutup atau terkesan menutup nutupi penggunaan anggaran uang negara di RSUD sidikalang Tidak Tranparansi.
Mestinya sebagai Pj Bupati dan pj sekda yg ditunjuk dan dipercaya oleh Presiden melalui Kementrian dalam negeri (Mendagri) untuk mewujudkan pelayanan yang baik juga sebagai sosok pemimpinan yg menjalankan intruksi pemerintah pusat guna mewujudkan sistem pemerintahan yang Bersih Baik, benar akuntabel juga Transparansi dan sesuai PP no 71 tahun 2000 atau PP no 43 tahun 2018 Peran serta masyarakat dan tata cara pemberian penghargaan untuk ikut serta mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pj Bupati kab Dairi dan Pj sekda kab dairi seharusnya Terbuka dan memberikan apresiasi kepada Pengurus DPC Lsm penjara sebagai lembaga sosial kontrol yg pro aktif menjalankan fungsinya mewujudkan cita cita ataupun program pemerintah pusat tersebut.
Akan tetapi sangat disayangkan sikap dan respon pj Bupati kab Dairi dan pj sekda kab dairi yg dinilai tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah kab Dairi, dan Mengesampingkan, mengangkangi,atau tidak menghargai Peraturan presiden dimaksud atau dengan kata lain Tidak menghargai PRESIDEN RI sehingga sangat layak dilakukan Evaluasi serta mencari sosok pengganti yang jauh lebih layak oleh kementrian dalam negeri ( kemendagri) ataupun pemerintah pusat.
Sebelum berita ini di tayangkan,awak media warta poldasu telah melakukan konfirmasi kepada pj Bupati Dairi dan pj sekda kab Dairi melalui pesan whattsap namun pj Bupati kab. Dairi tidak ada respon, melalui pj. Sekda kab Dairi menerangkan bahwa surat tersebut sudah di disposisi kan kepada Direktur RSUD Sidikalang.
Menurut Jack sihombing, DPC LSM Penjara tidak akan Berhenti disini saja, semakin ditutupi semakin penasaran dan merasa tertantang, Bahkan tidak menutup kemungkinan akan melakukan Aksi turun ke jalan apabila itu yang mereka inginkan.Jadima K
